Sejarah Desa

 

PROFIL DESA

DESA                     : KERSIK PUTIH

KECAMATAN     : BATULICIN

KABUPATEN      : TANAH BUMBU

 

 

 

Alamat : Jln Dharma Praja RT 08 Desa Kersik Putih KecBatulicin Kab.Tanah Bumbu

 

K A T A    P E N G A N T A R

 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, Dokumen Profil Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ini disusun sebagaimana adanya sekarang.

 

Dokumen ini disusun atas kerjasama antara Kepala Desa, LPM,KPMD,Kpl Dusun,Tokoh Masyarakat Desa Kersik Putih.

 

Dokumen Profil Desa Kersik Putih ini disusun dengan maksud untuk merumuskan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa, menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran serta meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan selama 6 (Enam) tahun ke depan.

Dengan segala keterbatasan Pemerintah Desa Kersik Putih menyadari bahwa Dokumen Profil Desa Kersik Putih ini masih kurang sempurna oleh karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kepada seluruh Tim Penyusun Profil Desa Kersik Putih dan semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Desa Kersik Putih ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

          Kersik Putih, Desember  2014

Kepala Desa Kersik Putih

 Tim Penyusun Dokumen

Profil Desa Kersik Putih

 – RAHMATULLAH KHALIK –

 

 

DAFTAR   ISI

 

Sampul Luar…………………………………………………..……………………..i

Kata Pengantar ……………………………………………………………………….ii

Daftar Isi ……………………………………………………………………………… iii

 

BAB I. PENDAHULUAN

 

  1. Gambaran Umum……………………………………………………01
  2. Dasar Hukum…………………………………………………………02

 

BAB II. PROFIL DESA

 

  • Kondisi Demografis………………………………………………….06
  • Sejarah Desa…………………………………………………………..07
  • Kondisi Geografi………………………………………………………08
  • Keadaan Sosial ……………………………………………………….09
  • ………………………………………………………………..10
  • Kondisi Pemerintahan Desa ………………………………………12
  • Pembagian wilayah desa……………………………………………12
  • Struktur Organisasi Pemerintah Desa………………………..

 

BAB III. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

 

4.1.              Visi dan Misi……………………………………………………….19

4.1.1. Visi ……………………………………………………………………19

4.1.2. Misi……………………………………………………………………19

4.2.              Kebijakan Pembangunan ………………………………………20

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa………………………..20

4.2.2. Potensi dan Masalah……………………………………………..21

4.2.3. Program Pembangunan Desa………………………………….24

4.2.4. Strategi Pencapaian……………………………………… ……..25

 

BAB V. PENUTUP

 

5.1.           Kesimpulan ………………………………………………… ……….28

5.2.           Saran …………………………………………………………………..28

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa yang dimaksud dengan  Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kersik Putih yang kondisi Tofografi dan  letaknya  adalah terdiri dari Garis Pantai dari Selat pulau Laut dibagian Timur dan sebagian kontur tanahnya adalah datar sehingga Lahan Pertanian (Sawah tadah Hujan) membentang dari arah Utara Ke Selatan dan Sangat Produktif hanya sangat disayangkan karna tidak di dukung adanya Fasilitas Irigasi yang memungkinkan para Petani bisa melakukan system efektipitas dengan melaksanakan 3 (tiga) kali Musim tanam dalam setahunnya jika ada dukungan Pengairan yang baik maka dapat dipastikan Warga Tani di Desa Kersik Putih dengan dukungan Status Kepemilikan Lahan utamanya Persawahan penduduk adalah Milik sendiri yang diperoleh Turun Temurun.

Kondisi Lahan Pertanian saat ini adalah sangat Produktif apalagi banyaknya bantuan dari Pemerintah Daerah utamanya bantuan ALSINTAN begitu sangat membantu namun dari dukungan Sistim Irigasinya belum tersentuh sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit yang mengakibatkan Lahan terkesan tidak Produktif dan ditinggalkan sementara oleh para Petani dengan mencari Pekerjaan lain yang dapat menghasilkan sampai Musim Hujan Tiba. Lahan Persawahan di Desa Kersik Putih 60 % dari Luas Desa yang mencapai hampir 158,566 hektar lebih.

Pendapatan Asli Desa tahun 2014 masih rendah, hanya dari lelangan yang menyumbang PAD secara rutin. Dari hasil lelang Tanah Desa dipergunakan untuk Oprasional Pemerintahan desa selama 1 ( satu ) tahun ditambah dengan dana ADD. Dari pendapatan lainya sampai saat ini belum ada dan masih sebatas hanya swadaya dari Pengusaha Huller  milik penduduk Desa Kersik Putih untungnya semangat gotong royong tetap tumbuh dan berkembang dalam setiap kegiatan Pembangunan di Desa Kersik Putih.

Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBDesa. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah desa dilakukan setiap akhir tahun.

 

  1. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Desa akhir tahun Anggaran adalah sebagaimana diatur dalam :

  1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan diPropinsi Kalimantan Selatan;
  2.      Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3.      Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4.       Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5.       Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6.       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.;
  8.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
  9.       Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Berskala Desa;
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembnetukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmoro 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 27);
  15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belnaja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 3);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 10);
  18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 28).
  19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 54 );

 

BAB II

PROFIL DESA KERSIK PUTIH

  1. KONDISI DEMOGRAFIS

Berdasarkan luas wilayahnya Desa Kersik Putih memiliki luas wilayah ± 1.127.530 Ha dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kelurahan Batulicin, sebelah Timur dengan Selat Laut, sebelah Selatan dengan Desa Segumbang, sedangkan sebelah Barat dengan Kelurahan Gunung Tinggi.

Desa Kersik Putih merupakan sentra kegiatan masyarakat se Kecamatan Batulicin, jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan Batulicin berjarak 2 km, sedangkan jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu 9 km.

Secara geografis Desa Kersik Putih dengan luasan sekitar ± 42,9 km2 terdiri dari dataran rendah 43% dan Dataran Tinggi atau Berbukit 57% dari luas wilayah

Desa Kersik Putih dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan dengan suhu udara maksimum rata-rata antara 30,5°C – 32;9°C dan musim hujan dgn suhu udara minimum rata-rata antara 22,7°C – 24,7°C.

Penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan tingginya intensitas penguapan sehingga selalu terdapat awan aktif dan udara yang penuh sehingga menyebabkan seringkali turun hujan. Desa Kersik Putih memiliki rata-rata curah hujan berkisar antara 0,9-13,5 mm dan jumlah hari hujan berkisar  5-28 hari/tahun.

Pemanfaatan wilayah Desa Kersik Putih menurut topografinya adalah untuk lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Perumahan, Pergudangan, Pelabuhan, Jalan raya dan Jalan lingkungan.

 

  1. SEJARAH DESA KERSIK PUTIH

Berdirinya Desa Kersik Putih bermula dari sebuah Kerajaan Batulicin dimana Pusat Pemerintahan dan terletak di Batulicin. Karena wilayahnya sangat luas kemudian pada tahun 1922 dilakukan pemekaran Wilayah menjadi 2 Kampung Batulicin dan Kampung Segumbang.

Dan Pada Tahun 1914 Kampung Segumbang Dimekarkan lagi menjadi 2 Kampung yaitu Kampung Segumbang dan Kampung Kersik Putih sehingga Jumlah Kampung pada saat itu dalam Kecamatan Batulicin hanya 4 Kampung yaitu Batulicin, Kusambi, Segumbang dan Kersik Putih.

Oleh karna wilayah Kampung Batulicin dan Kampung Segumbang pada beberapa tahun berjalan masih sangat luas dan roda Pemerintahan dan Pelayanan Publik perlu ditingkatkan sehingga masih dianggap layak untuk dimekarkan, maka selanjutnya diadakan pemekaran Desa dan Desa Segumbang melahirkan Desa Pondok Butun dan Desa Batulicin melahirkan Desa Pulau Sewangi.

Nama-nama Kepala Kampung yang saat ini berubah sebutan menjadi Kepala Desa yang  pernah menjabat atau menjadi Kepala Desa Kersik Putih antara lain sejak di Mekarkan menjadi Desa yang Otonom mulai dari yang Pertama kali sampai dengan saat ini antara sebagai berikut :

 

NAMA KEPALA DESA (KAMPUNG) KERSIK PUTIH

NO N   A   M   A STATUS PRIODE TAHUN KET
01 S  I  T  E  R  A  N  G Penjabat 1914   s/d   1927  
02 PUA  WANGGA Penjabat 1927   s/d   1943  
03 H.   M  A  C  O  N  G Penjabat 1943   s/d   1951  
04 A  K  I  L    A  L  I Penunjukan 1951   s/d   1960  
05 MUHAMMAD  JUNUS Penjabat 1960   s/d   1965  
06 A.     S  A  P  E Penunjukan 1965   s/d   1971  
07 H.  SYAHRULLAH Defenitif 1971   s/d   2006  
08 MUHAMMAD  ABDUH Penjabat 2006   s/d   2007  
09 RAHMATULLAH KHALIK. S.Sos Defenitif 2007   s/d   2019  

Sumber : Pemerintah Desa Kersik Putih

  1. KONDISI DEMOGRAFI DESA

   3.1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Kersik Putih masuk wilayah Kecamatan Batulicin dengan luas wilayah desa Kersik Putih 1.127,530 Ha2. Kepadatan Penduduk sudah mencapai 4.000 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 1560 0rang di tahun 2014. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini.  Letak Geografis desa Kersik Putih berada di wilayah Timur Kabupaten Tanah Bumbu.

Keseharian masyarakat desa Kersik Putih adalah bercocok tanam,ber tani, buruh tani, peternak sapi  dan peternak Kambing,  bangunan dan buruh yang lainya. Mengingat keadaan wilayah desa Kersik Putih   persawahan  60 % dari luas desa Kersik Putih dan disepanjang jalan raya dan Jalan Pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani  menanam Padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman  Padi terutama pada saat panen raya.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 2,5 Kilo meter dengan lama tempuh 5 menit.  Jalan Raya / PUK sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2014  sedangkan Jalan Desa menggunakan Paving . Ke arah selatan (Desa Polewali Maraja E) sakan dibangun agar dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan kondisi saat ini masih bagus.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten ( Tanah Bumbu ) sejauh 12 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 20 Menit.

  

 

 

 

 

3.2. PETA DESA KERSIK PUTIH

Sesuai SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/413/Pem/2013 Tanggal 15 Juli 2013 adalah sebegai berikut :

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pemrintah Desa Kersik Putih

   3.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

  1. Luas
    • Luas Desa Kersik Putih : 1.127,530 Ha
    • Tanah Kas Desa                              :        3,375 Ha
    • Komplek Balai Desa                        :        3,075 Ha
    • Tanah Kuburan                                        :      10,250 Ha
    • Tanah Lapangan                             :      20.320 Ha
    • Sawah Masyarakat                         :    190,960 Ha
    • Tegalan                                           :    127.543 Ha
    • Pekarangan Penduduk                   :      30,106 Ha
    • Tanah wakaf Dll                             :      10.120 Ha
  2. Batas Desa Kersik Putih adalah
    • Sebelah utara ; Kelurahan Batulicin
    • Sebelah Timur ; Selat Pulau Laut Kotabaru
    • Sebelah Selatan                              ; Desa Segumbang
    • Sebelah Barat                                 ; Kelurahan Gunung Tinggi
  3. Jalan Desa
    • Panjang Jalan Kabupaten : 19.7 KM
    • Panjang Jalan Desa                        : 45.8 KM
    • Jalan Tanah                                   : 41.3 KM
    • Jumlah Jembatan Beton                : 10 Buah
  4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Menurut Umur 15 – 55 Tahun
    • Angkatan Kerja                              : 1.274 jiwa
    • Usia sekolah                                   :    224 jiwa
    • Ibu Rumah tangga                          :    574 jiwa
    • Pekerja penuh                                :    963 jiwa
    • Yang tidak menentu                       :      50 jiwa
    • Rumah tangga Petani                     :    124 KK
    • Anggota Rumah tangga petani       :    487 jiwa
    • Rumah tangga Buruh tani             :    210 KK
    • Rumah tangga buruh tani              :    639 jiwa
  5. Profesi
    • Pedagang                              :  111 jiwa
    • Pengrajin                                        :     3 jiwa
    • PNS                                                : 625 jiwa
    • Penjahit                                          :   13 jiwa
    • Montir                                             :   12 jiwa
    • Sopir                                               :   40 jiwa
    • Karyawan Swasta                           : 705 jiwa
    • Tukang Kayu                                  :   52 jiwa
    • Tukang Batu                                   : 105 jiwa
    • Guru Swasta                                   :   44 jiwa
  6. Produk Domestik Desa
    • Tanaman Padi tahun 2014 Luas : 128,460 Hektar
  7. Pendidikan
  • Jumlah Gedung sekolah
    1. TK/PAUD/PlayGroup ; 3 Buah
    2. SD                                            ; 2 Buah
    3. SMP / Tsanawiah                    ; 1 Buah
  1. SMA/SMK Sederajat : 1 Buah
  2. Perguruan Tinggi : 1 Buah
  • Jumlah Buta huruf ;     8 jiwa
    • Tidak tamat SD                              : 563 jiwa
    • Tamat SD                                                 : 727 jiwa
    • Tamat SMP                                     : 376 jiwa
    • Tamat SMA                                     : 210 jiwa
    • D-1 / D-4                                       : 110 jiwa
    • S-1 / S-2                                         :   82 jiwa.
  1. Wajib belajar 9 Tahun
    • Usia 7 – 15 tahun : 873 jiwa
    • Masih sekolah 7 – 15 tahun : 773 jiwa
    • Tidak sekolah 7 – 15 tahun            :  jiwa
  2. Kesehatan Masyarakat
    • Poliklinik Kesehatan Desa : 1 buah
    • Bidan Desa                                      : 1 Orang
    • Balita                                              : 152 anak
    • Balita Gizi Buruk                            :   anak
    • Balita Gizi Baik                               : 152 anak
    • RTM menggunakan air bersih/pipa: 574 Rumah tangga
    • RTM menggunakan air sungai       ;   8 Rumah tangga
  3. Penduduk
    • Jumlah Penduduk Laki-laki ; 2.060  jiwa
    • Jumlah Penduduk Perempuan       ;  2.276  jiwa
  • Jumlah Penduduk (Jiwa) ; 4.336 Jiwa
    • Jumlah Kepala Keluarga               ;  1.789 KK
  1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa
    • Perangkat Desa : 15 Orang
    • BPD                              :   9 Orang
    • RT                                                   : 15 RT
    • Dusun                                             : 3 Wilayah
    • LPMD                                              : 10 Orang
    • LINMAS                                           : 26 Anggota
    • KPMD                                             : 2 Pengurus
    • FKPM                                              : 15 Anggota.
  2. Komplek Balai Desa
    • Bangunan Kantor Desa : 1      unit
    • Pendopo                                           :         unit
    • Ruang serbaguna                            : 1      unit
  3. Sarana umum
    • Jumlah Masjid Jami           : 3      buah
    • Musholla                                         : 7      Buah
    • Jumlah Gardu Siskamling              : 12    buah .

 

  1. KONDISI EKONOMI
  2. Potensi Unggulan Desa.
    Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa Kersik Putih 80 % persawahan dan yang 3 % adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi Sawah Pertanian. Namun dari pesatnya pertanian desa belum sutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah kelompok tani Sri Rahayu I dusun Karanglo. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Kersik Putih banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, Peternak sapi  , peternak Kambing, serta pekerjaan lainya.
    Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Kersik Putih   namun wilayah lain juga keadaanya sama.
  3. Pertumbuhan ekonomi desa
    Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian. Peternak sapi hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Peternak Ayam hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2014 disebutkan bahwa ;

 Potensi umum : Potensi sedang
 Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang
 Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang
 Potensi Kelembagaan : Baik
 Potensi sarana dan prasarana : sedang

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi diatas, banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak dilaksanakan. Diantaranya adalah ; Tanaman Obat- obatan ( Jahe, Lengkuas, Mengkudu, Dewa- dewi, kumis kucing dan lainnya ), Tanaman perkebunan ( Kelapa, Blimbing, Nangka dan lainya ), Tanaman pangan (  bawang merah , terong,  mentimun, dan lainya) Potensi perikanan kurang mendukung.
Potensi yang menjanjikan adalah Peternakan sapi  , kambing, penggemukan sapi, tanaman hortikurtura.

  1. KONDISI PEMERINTAH DESA

         Dalam melaksanakan Pemerintah Desa Kepala Desa dibantu oleh 3 orang Kaur yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Kemasyarakatan  dan Kaur Pembangunan, dan 2 orang Kepala Dusun. Posisi Sekretaris Desa sekarang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga fungsi layanan publik yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab sekdes, menjadi tanggungjawab pemerintah desa.

Para Ketua RT mulai Ketua RT.01 sampai Ketua RT.07 memegang peranan sangat besar walaupun didalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Kersik Putih tidak termasuk pemerintah desa, namun hanya sebagai Lembaga Kemasyarakatan. Karena ketua RT. Sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga bisa dikatakan ketua RT. Merupakan ujung tombak urusan kemasyarakatan diwilayahnya.

Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa menurut Undang­-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan ruang gerak kepada masyarakat desa untuk membangun pemerintahannya berdasar pada prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli. demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa yang semula sebagai alat negara berubah menjadi organisasi rakyat. sehingga pemerintahan desa berpusat pada rakyat. Spiritnya ingin memposisikan kembali desa terpisah dari jenjang pemerintahan namun diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadai setempat. Perubahan paradigma pemerintahan desa tersebut menuntut pula perubahan pola hubungan. perlakuan dan penanganan dari pemerintah daerah.

 

Pemerintah daerah bertindak sebagai pembina dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan desa bertitik tolak dari pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perwujutan otonomi daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kersik Putih sesuai dengan kapasitas, porsi, posisi dan proporsi Pemerintah Desa dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kersik Putih berorientasi pada upaya-upaya antara lain sebegai berikut :

  • Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kersik Putih agar makin mampu dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi Pemerintah Desa secara efektif dan efisien;
  • Penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa agar dapat meningkatkan kemampuan. pengabdian. displin dan keteladanannya;
  • Peningkatan peranan dan pemantapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat pada level desa;
  • Peningkatan dan penyempurnaan Sistem Administrasi Pernerintahan Desa menuju tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  • Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa untuk menggali. meningkatkan dan memelihara serta mengelola sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
  • Melakukan pembenahan sistem perbatasan wilayah dan tata ruang desa yang belum memenuhi penertiban/penetapan batas wilayah dan tata ruang desa secara jelas dan pasti.

 

  1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Desa Kersik Putih dengan luas wilayah sebesar 7236 km2 secara administrasi wilayah terbagi atas 7 Rukun Tetangga (RT), mulai dari RT. 01 – RT. 07. Dan 2 Kepala Dusun (Kadus) yang menyebar membawahi kesebelas RT. Di dalam SOTK Pemerintah Desa Kersik Putih disebutkan tugas Kepala Dusun diantaranya :

  • Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
  • Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa; membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
  • Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
  • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

 

  1. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
  2. FUNGSI PERANGKAT DESA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat1, Kepala Desa mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
  2. Menggerakkan partisipasi masyarakat di Desanya;
  3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten;
  4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa;
  6. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri;

 

  1. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Untuk melaksanakan tugas masing masing Perangkat Desa sesuai dengan bidang tugas ;

  1. Sekretaris Desa mempunyai fungsi antara lain;
  2. Melaksanakan Urusan Surat menyurat, Kearsipan dan Laporan ;
  3. Melaksanakan Urusan Administrasi Keuangan ;
  • Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
  1. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila berhalangan melaksanakan tugasnya;
  2. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi, antara lain;
  3. Mengumpulkan, Mengolah dan Mengevaluasi data di Bidang Pemerintahan;
  4. Mengumpulkan bahan dalam rangka Pembinaan wilayah dan Masyarakat;
  • Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan;
  1. Membantu tugas-tugas di Bidang Pungutan Pajak, Distribusi dan Pendapatan lain-lain;
  2. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU);
  3. Membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Membantu tugas-tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  • Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan;
  1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban;
  2. Melakukan Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
  3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
  • Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat;
  • Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
  • Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembianaan kerukunan warga;
  1. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
  1. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi, antara lain;
  2. Mengumpulkan, Mengolah dan Mengevaluasi data di Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  3. Melakukan Bimbingan di bidang Perkoperasian, Pengusaha Ekonomi Lemah dan Kegiatan Perekonomian lain dalam rangka Meningkatkan Kehidupan Perekonomian Masyarakat;
  • Melakukan Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Perekomian dan Pembangunan;
  1. Melakukan kegiatan dalam Meningkatkan Swadaya dan Partisifasi Masyakarakat dalam meningkatkan Perekonomian dan Pelaksanaan Pembangunan;
  2. Membantu koordinasi pelaksanaan Pembangunan serta menjaga dan memelihara Prasarana dan Sarana Fisik diLingkungan Desa;
  3. Melakukan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan di Desa;
  • Mengumpulkan Bahan dan Menyusun Laporan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  1. Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai fungsi, antara lain;
  2. Melakukan Administrasi Kepegawaian;
  3. Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Inventaris Desa;
  • Melaksanakan Urusan Rumah Tangga;
  1. Mengatur Pelaksanaan Rapat-rapat Dinas dan Upacara;
  2. Melakukan Urusan Surat menyurat, Kearsipan dan Ekspedisi;
  3. Mengumpulkan,Mengolah dan Mengevaluasi Data diBidang Kesejahteraan rakyat;
  • Melakukan bimbingan di Bidang Keagamaan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pendidikan Masyarakat;
  • Melakukan Pelayanan kepada Masyarakat diBidang Kesej Rakyat;
  1. Membantu mengumpulkan dan Menyalurkan Bantuan Korban Bencana;
  2. Membantu pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Masyarakatan lainnya;
  3. Membina kegiatan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS);
  • Mengumpulkan bahan dan Menyusun Laporan di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  • Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  1. Kepala Dusun mempunyai fungsi, antara lain :
  2. Membantu pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Wilayah Kerjanya;
  3. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban;
  • Melaksanakan Keputusan dan Kebijaksanaan Kepala Desa;
  1. Membantu Kepala Desa dalam Kegiatan Pembinaan dan Kerukunan Warga;
  2. Membina dan Meningkatkan Swadaya Gotong royong;
  3. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA KERSIK PUTIH

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

PEMERINTAHAN DESA KERSIK PUTIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN :

  1. Garis Komando
  2. Garis Koordinasi
  3. KEADAAN EKONOMI

Kondisi ekonomi Desa Kersik Putih secara umum dapat dilakukan pendekatan dengan mata pencaharian masyarakat.  Mata pencaharian masyarakat sangat ditunjang oleh tenaga kerja produktif yang berjumlah 1.533 orang atau 77,44% dari jumlah penduduk seluruhnya. Bila dikodifikasikan mata pencaharian masyarakat terdiri : sektor swasta 23,19%, pertanian dan perkebunan 31,15%, peternakan 2,65%, nelayan 10,1%, buruh 5,15%, PNS, TNI dan Polri 5,1% dan mata pencaharian tidak tetap (pengangguran) 17,76%.

Prosentase masyarakat yang memiliki mata pencaharian tidak (menganggur) tetap menduduki rangking tertinggi dibawah yang bekerja disektor swasta hal ini pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan akan menjadi PR bagi Pemerintahan Desa ke depan untuk menurunkan angka 17,76%.

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah program yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, selain regulasi tentang perusahaan setempat untuk menyerap tenaga kerja lokal.

  1. KEADAAN GEOGRAFIS

Desa Kersik Putih masuk wilayah Kecamatan Batulicin dengan luas wilayah desa Kersik Putih 1.127,530 Ha2. Kepadatan Penduduk sudah mencapai 4.000 lebih jiwa penduduk tetap. Jiwa pemilih terdaftar 1560 0rang di tahun 2014. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini.  Letak Geografis desa Kersik Putih berada di wilayah Timur Kabupaten Tanah Bumbu.

Keseharian masyarakat desa Kersik Putih adalah bercocok tanam, ber tani  , buruh tani, peternak sapi  dan peternak Kambing,  bangunan dan buruh yang lainya. Mengingat keadaan wilayah desa Kersik Putih   persawahan  60 % dari luas desa Kersik Putih dan disepanjang jalan raya dan Jalan Pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani  menanam Padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman  Padi terutama pada saat panen raya.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 2,5 Kilo meter dengan lama tempuh 5 menit.  Jalan Raya / PUK sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2014  sedangkan Jalan Desa menggunakan Paving . Ke arah selatan ( Desa Sidobandung ) juga aspal sudah bagus dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan kondisi saat ini masih bagus.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten ( Tanah Bumbu ) sejauh 12 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 20 Menit.

  1. KONDISI EKONOMI
  • Potensi Unggulan Desa.
    Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa Kersik Putih 80 % persawahan dan yang 3 % adalah tegalan yang berubah fungsi menjadi Sawah Pertanian.  Namun dari pesatnya pertanian desa belum sutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah kelompok tani Sri Rahayu I dusun Karanglo. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Kersik Putih banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, Peternak sapi  , peternak Kambing, serta pekerjaan lainya.
    Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang – barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Kersik Putih   namun wilayah lain juga keadaanya sama.
  • Pertumbuhan ekonomi desa
    Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian. Peternak sapi hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Peternak Ayam hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2014 disebutkan bahwa ;

 Potensi umum : Potensi sedang
 Potensi sumberdaya alam : Potensi sedang
 Potensi Sumber Daya Manusia : Potensi sedang
 Potensi Kelembagaan : Baik
 Potensi sarana dan prasarana : sedang

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi diatas, banyak tanaman yang nilai ekonomisnya tinggi tetapi tidak dilaksanakan. Diantaranya adalah ; Tanaman Obat- obatan ( Jahe, Lengkuas, Mengkudu, Dewa, Jahe,

Kumis  kucing dan lainnya ),

Tanaman perkebunan ( Kelapa, Blimbing, Nangka dan lainya ), Tanaman pangan                    (  Jagung, terong,dan lainya)

Potensi perikanan juga sangat mendukung untuk dikembangkan.
Potensi Peternakan yang menjanjikan adalah

Peternakan sapi, kambing, penggemukan sapi, tanaman hortikurtura.
BAB III

  1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Program ADD yang baru saja dilaksanakan ditahun 2008 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja Pemerintahan Kabupaten diantaranya digulirkanya Program ADD. Namun hal ini merupakan kegiatan yang sudah lama dijalankan semenjak tahun  sebelumnya dengan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan ( DPD K ).
Tapi Dana ADD sekarang ini lebih menjangkau kegiatannya khususnya dalam bidang Administrasi desa dan Pembangunan Desa.
Walaupun kegiatan ADD merupakan stimulant, Kegiatan ini sebelum dilakukan diadakan Musawarah Perencanaan Pembangunan Desa terlebih dahulu yang telah menghasilkan beberapa jenis kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa Kersik Putih maupun Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 ( dua ) kegiatan. Yaitu ;
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
B. Rencana Pembangunan Tahunan Desa

  1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Merupakan Dokumen penting kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 ( Lima ) tahun kedepan yang mengacu pada APBDesa. Jenis Pembangunannya memerlukan dana besar dan kegiatan ini pelaksanaanya sepenuhnya dibiayai dari dana- dana Kabupaten [ APBD Kabupaten ] dana dari Provinsi [ APBD Propinsi] maupun dana dari pihak lain. Diantaranya adalah  Untuk Kegiatan sarana / prasarana Skala Desa. Untuk tahun Anggaran 2010 diarahkan ke lokasi Pembangunan Jalan Desa menuju Dusun Jetis dan Dusun Kersik Putih dan juga dapat dipergunakan untuk desa lain ( sidobandung, ngadiluhur dan suwaloh ) kususnya. Dengan konstruksi jalan Paving 2 (dua ) arah. Selain Jalan skala desa yang kedua adalah Pembangunan Balai Desa yang terletak di Jalan Raya PUK Batulicin Sugihwaras KM.2. Skala  lainnya yang membutuhkan dana- dana besar diantaranya adalah :

  • Tembok Penahan Tanah, drainase , dan Jalan Paving Dusun Karanglo, serta Gapura Desa.
  • Untuk Daerah Pertanian dengan perbaikan maupun pembangunan aliran Irigasinya yang permanen. Karena sampai saat ini Kegiatan ini sering tidak terpikirkan oleh para petani. Mengingat pendapatan petani di Desa Kersik Putih masih belum sejahtera.
  • Lingkungan Perumahan penduduk adalah kegiatan pemugaran masyarakat miskin / Plesterisasi yang selama ini rutin di lakukan oleh pemerintah Desa yang rumahnya tidak di Plester / lantai Tanah dan membuatkan Jamban Keluarga.
  • Kegiatan kerohanian dengan di Pembangunan dan Renovasi Masjid maupun Mushola yang ada. Kegiatan ini merupakan kegiatan non fisik yang sasaran pekerjaanya pada kegiatan ke agamaan.
  1. RENCANA KERJA TAHUNAN DESA

Merupakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau tahunan yang kegiatanya dilaksanakan berdasarkan APBDesa yang telah disahkan dengan Lembaga Desa yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah tidak mengikat. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun. Kegiatan yang di Agendakan untuk kegiatan Pembangunan Jangka Pendek adalah :

  • Pembangunan Jalan Dumaing di RT 4, RT 6 dan RT 10 dengan skala Besar dengan sasaran jalan Desa Kersik Putih pada Anggaran 2015/2016
  • Proyek Perbaikan Jalan dilaksanakan rutin setiap tahun .
  • Sedangkan selanjutnya Peningkatan Jalan Akil Ali, Kegiatan Pembangunan ini merupakan Prioritas kedua.
  • ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
        Sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa ;
  1. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
  2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
    Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah desa Kersik Putih dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa. PAD untuk Desa Kersik Putih untuk lelang tanah kas desa hanya Rp 42. 500 000 .00 [ empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ] / tahun 2014. Pendapatan Desa yang lainya tidak ada. Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
    Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa Kersik Putih masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.
  4. Pengelolaan Belanja Desa
    Belanja Desa Kersik Putih terdiri sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa yang sumbernya dana dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

    • Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung komposisinya adalah :
  5. Belanja Langsung terdiri dari :
    • Belanja Pegawai / Honorarium.
    • Belanja Barang / JasaBelanja Modal
  6. Sedangkan Belanja Tidak Langsung
    • Belanja Pegawai (Penghasilan Tetap Perangkat dr PADesa)
    • Belanja Subsidi
    • Belanja Hibah
    • Belanja Bantuan social
    • Belanja Bantuan Keuangan
  • PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana
    Pendapatan Asli Desa,
    2. Swadaya masyarakat dan didukung dengan
    3. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
    Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur Petani yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/ masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2014 yang lalu.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendaharawan Desa, Tim Teknis oleh dan Tim Pelaksana lainnya antara lain ;

  1. Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dan
  2. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
  • Kebijakan umum Anggaran
    Kebijakan Anggaran baik Langsung maupun Tidak Langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Kersik Putih yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.
  • Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kersik Putih khususnya.
  • Program – program pembangunan Desa dilakukan dengan Usulan – usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / MUSRENBANGDES.
  • Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala.(terlampir di lampiran kegiatan Pembangunan Desa Kersik Putih).
    Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Kersik Putih masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan, Perhubungan dan Pertanian yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Kersik Putih merupakan desa yang potensial maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi Prioritas ataupun Agenda Kegiatan Pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaanya sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari Pemerintah Desa hanya menampung/ jembatan penghubung kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Non fisik dalam desa Kersik Putih. [tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes] Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat , instansi- instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan semampu kami. Harapan kami pada semuanya khususnya masyarakat Desa Kersik Putih yang terkait dalam Kegiatan – kegiatan ini marilah bersama- sama melakukan semua kegiatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan semata- mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan, kelompok ataupun ideologi.

  1. PRIORITAS DESA

Pelaksanaan pembangunan dalam desa untuk tahun 2010  tidak banyak yang dilaksanakan kegiatanya. Pekerjaan- pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari Pemerintah yaitu dana ADD dan PNPM-MD. Prioritas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes di setiap tahun dan mengacu pada RPJMDesa.
Sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan/ pekerjaan didesa sudah dituangkan dalam Berita acara Musrenbangdes dan RPJMDes.
Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan sekala prioritas, desa (pekerjaan fisik/bangunan umum, jalan desa, drainase dan lain- lain Setelah semua pelaksanaan kegiatan dalam desa selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. ( Penguatan ekonomi masyarakat, kelompok ekonomi desa, kegiatan perekonomian desa )
Setelah semua pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik dalam desa selesai, maka kegiatanya diarahkan pada Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa Kersik Putih.

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

 

  1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa ;

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, Dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes.
Kebijakan Pemerintah desa Kersik Putih dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa. PAD untuk Desa Kersik Putih untuk lelang tanah kas desa hanya Rp 42.500 000 .00 [ empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah] / 2014 Pendapatan Desa yang lainya tidak ada. Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa Kersik Putih masalah dana- dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Belanja Desa Kersik Putih terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, [tertuang dalam APBDesa ] Belanja Pembangunan merupakan pembiayaan kegiatan pembangunan yang didukung dana PADesa,dari sumber pihak ketiga lainya yang Syah dan dana ADD.

Semua sumber pembiayaan desa didanai sepenuhnya dengan dana
1. Pendapatan Asli Desa,
2. Swadaya masyarakat dan didukung dengan
3. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat ,tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsur Petani yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes/ masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2008  yang lalu. Dan di Musrenbangdes tahun 2014 keberadaan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di bentuk lagi sesuai masa berlakunya, Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendaharawan Desa, Tim Teknis dan lainya

Pimpinan Kegiatan Rutin dan
Pimpinan Kegiatan Pembangunan dan pelaksanaanya oleh Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat. yang terbentuk oleh Musrenbangdes Tahun anggaran 2008  untuk melaksanakan kegiatan APBDes dalam kegiatan Pembangunan Desa .

  1. Intensifikasi dan Eksensifikasi
    Pendapatan dalam tanah komplangan desa pada tahun 2008 mencapai
    Rp 4. 500 000 .00 [ empat juta lima ratus ribu rupiah ]ini didapat dari lelang tanah kas desa. Seiring dengan naiknya harga beberapa komoditi, lelang tanah kas desa pada tahun 2014 dan tanah Bengkok Kasun II yang telah purna jabatan hingga sekarang belum terisi ditambah 50% bengkok Sekretaris Desa menjadi PNS akirnya terjadi kenaikan Pendapatn  sebesar  Rp 42. 500 000 .00   [ empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ]. Peningkatan- peningkatan pendapatan dalam desa dari sektor lain terus ditingkatkan namun realisasinya masih tetap mengandalkan hasil lelang tanah kas desa karena dalam desa belum ada sumber investasi yang besar .
  2. Target dan Realisasi Pendapatan
    Lelang tanah kas desa yang telah dilaksanakan untuk tahun 2014 merupakan anggaran pendapatan dalam desa yang realisasinya untuk menopang kegiatan – kegiatan pelayanan masyarakat desa serta kebutuhan sarana Pemerintahan berupa bangunan Kantor Desa dan sarana perbaikan jalan Buyud dali serta peralatan – peralatan perkantoran . Sisanya menggunakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu ADD ( Alokasi Dana Desa ).
    Untuk tahun 2014 Pemerintah Desa Kersik Putih mendapatkan kucuran dana PNPM- MD dan dapat dilaksanakan dengan sukses, tepatnya di Dusun Jetis berupa pembangunan jalan Makadam Pedel sepanjang 704 M dan lebar 3 M.
    Pada tahun 2014 ini PAD dalam desa target penerimaan ada kenaikan sebesar 15 %. Realisasinya sesuai Anggaran yang dilaksanakan dan sesuai pelaksanaanya walaupun masih banyak kekurangan dalam realisasinya. Hal ini terjadi karena sumber dana Gotong Royong belum memenuhi target.
  3. Permasalahan Dan Penyelesaian
    Dalam pelaksanaan semua kegiatan di dalam desa segala permasalahan ada. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi desa dalam melaksanakan semua program desa. Sosialisasi dilaksanakan dalam melaksanaan kegiatan desa.Biasanya permasalahan yang ada berasal dari wilayah Dusun yang sama sekali belum mendapatkan dana pembangunan, baik ADD maupun PNPM-MD. Namun dari Pemerintah Desa tetap menganggarkan apabila diwilayah tersebut sudah memenuhi criteria dan kesiapan masyarakatnya.

BAB   V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJMDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Profil Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yang untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

 

Ditetapkan di :  Desa Kersik Putih

Pada tanggal  :         Januari 2015

Kepala Desa Kersik Putih

 

RAHMATULLAH KHALIK

 

Diundangkan di Batulicin

Pada tanggal ………………….

 

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

 

 

……………………………………

 

 

 

……………………………………

 

 

Berita Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2014 No………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B PENGELOLAAN BELANJA DESA
Sesuai Perda   Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2008  tentang  Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa
1. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganya, Pemerintah Daerah dapat :
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/ atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dalam hal demikian maka tugas pembantuan yang dilaksanakan dalam desa berdasarkan tugas yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dalam hal ini pengelolaan keuangan yang dananya berasal dari Kabupaten.
Diantara dana- dana tersebut diantaranya adalah  dari Pemerintah Kabupaten, ADD, dan bantuan keuangan yang lainya dan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengelolaanya dilakukan sesuai tugas yang tertulis dalam APBDesa tersebut.

  1. Kebijakan umum Keuangan Desa
    Kebijakan Anggaran baik Rutin maupun Pembangunan sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Kersik Putih yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.
    Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indek Anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah.
    Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kersik Putih khususnya.
  2. Target dan Realisasi Belanja
    Pada tahun 2014 yang lalu Target serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa mencapai hampir Rp 287,439,200.56. Ini tertopang dari dana tanah kas desa yang mencapai Rp 195,000,000.00 Penggunaanya sesuai dengan petunjuk yang berlaku      ( APBDesa ) serta petunjuk lainya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  3. Permasalahan dan penyelesaian
    Permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan di Desa Kersik Putih saat ini adalah perubahan harga yang tidak stabil dalam malaksanakan kegiatan pembangunan- pembangunan di Desa Kersik Putih.
    Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaan kebijakan Anggaran yang telah ditetapkan banyak yang dirubah. Namun hal ini tidak menjadi persoalan yang berarti.
    Di dalam kehidupan bermasyarakat telah diterangkan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ( LPPD 2014 ) bahwa setiap pelaksanaan suatu kebijakan dalam desa pasti mendapat berbagai permasalahan dalam masyarakat itu.
    Namun semuanya itu tidak menjadi permasalahan bagi Desa kami. Dan dapat di atasi bersama masyarakat tersebut dan dengan Pihak Ketiga dengan melakukan Pinjaman.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

  1. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
    1. Program dan Kegiatan
    Program dan kegiatan dalam desa semuanya sudah tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJMDes ) di Desa Kersik Putih. Tidak hanya itu, dari Pemerintahan Desa ( Kepala Desa , Perangkat Desa, Dan BPD ) juga mempunyai program pembangunan desa yang telah diatur dengan Keputusan Desa Kersik Putih. Hal ini dilakukan untuk mendukung berbagai program serta kegiatan pada tahun dilaksanakanya APBDes dan RPJMDes.
    Sedangkan dalam RPJMDes juga dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Tahunan yaitu RKPD yang pelaksananya mengacu pada RPJMDesa.
    Dari semua kegiatan yang dilaksanakan biasanya menemuai berbagai persoalan teknis serta persoalan dalam wilayah. Namun dalam hal tersebut semuanya dapat selesai dengan baik .
    Berikut disampaikan beberapa program yang telah berhasil dilaksanakan di tahun 2014 ;
    1. Pembuatan Jalan Makadam Pedel di dusun Jetis ( PNPM-MD )
    2 .Pembangunan Kantor desa ( ADD dan APBDes )                                                    3. Peningkatan Jalan aspal lapen menjadi Aspal Hotmix ( APBDes )                                        4.Pembuatan Gorong-gorong jalan Jetis  (APBDes)
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
    Dari 4 ( empat ) kegiatan diatas dapat terealisasi semuanya dengan dukungan dari segenap masyarakat Desa Kersik Putih khususnya dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.
    Sebelum dilaksanakanya program- program tersebut, terlebih dahulu dari pihak Pemerintahan Desa Kersik Putih mengadakan sosialisasi di setiap RT dan RW terutama di sekitar lokasi Kegiatan Program..
    Namun dalam pelaksanaanya juga masih banyak program pembangunan lainya yang belum terlaksana dalam program desa.
    Didalam program tersebut setiap kegiatan yang belum terkafer dalam tahun berkenaan pelaksanaanya di tahun berikut.
    Pertanggungjawaban penggunaan semua dana yang dilaksanakan juga dibuat untuk melengkapi ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
  3. Permasalahan dan Penyelesaian
    Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong sering kali tidak mendapatkan sesuai perencanaan .
    Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalian dana ataupun swadaya.
    Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu, tepat guna dan lainya.
  4. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/ KOTA
    1. Pelaksanaan Kegiatan
    Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Dalam hal pelaksanaan kegiatannya Pemerintahan Desa berhasil. Keadaan Geografis desa Kersik Putih Jangkauan ke Ibu Kota Kecamatan yang sangat dekat  (2,5 Km ) hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan Pemerintah Desa. Pelaporan- pelaporan data  tidak menemui kendala, Dan tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat R P J M. Sedangkan kegiatan Pemerintah Desa yang berskala kecil pelaksanaanya dilakukan oleh Desa. Ini disebabkan karena kecilnya Pendapatan Asli Desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM terlaksana dan didukung dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

 

  1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
    Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, kami dari Jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut.
    Dan saat ini semua pelaksanaan program program yang dilaksanakan tersebut selesai.
  2. Permasalahan dan Penyelesaian
    Mengingat letak desa Kersik Putih berbatasan dengan desa-desa sekitar ( SUWALOH, BULU, MAYANGKAWIS, SIDOBANDUNG, NGADILUHUR DAN KABUNAN ) sampai saat ini belum pernah ada permasalahan. Masing- masing sudah saling mengerti sesuai dengan kewenanganya. Dan dari pihak Pemerintah Desa Kersik Putih sering mengadakan kerjasama untuk program- program masyarakat desa Kersik Putih. Dalam pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan perencanaan Program desa disini masih sering ditemui kendala pada permasalahan teknis. Namun tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Kersik Putih karena semua itu hal yang biasa dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.BAB V
    PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
  3. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
    1. Dasar Hukum
    Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.
    Dasar hukum tugas pembantuan ;
    1. Dasar Hukum
    Pelaksanaan program Pemerintah baik Pusat maupun daerah senantiasa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa. Karena salah satu fungsi Pemerintah desa adalah pelayanan dan perlindungan masyarakat.
    Dasar hukum tugas pembantuan ;
    a) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  4. b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. d) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2004- 2014 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  7. e) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  8. f) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

g). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;

h). Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 10  ) ;

i).Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 28).

j.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 54 ).

 

  1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatanya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

  1. Satuan Kerja Perangkat Desa
    Dalam pelaksanaan semua kegiatan dalam Pemerintahan Desa di Desa Kersik Putih mengacu petunjuk yang ada dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2008.
    Tujuan dilaksanakan ketentuan tersebut diatas adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya tertib administrasi dibidan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
    Sehubungan dengan hal tersebut semua pelaksanaanya dalam desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Kersik Putih untuk mendukung Pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
    Kepala Desa Kersik Putih merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa dalam unit di desa dalam Kabupaten Tanah Bumbu.Semua wewenang dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai tugas danjabatanya untuk membantu tugas- tugas Kepala Desa. Satuan Kerja Perangkat Desa merupakan bentuk Pemerintahan yang terkecil dalam struktur Pemerintahan Pusat.

Data Perangkat Desa
a. WARIMAN, Jabatan kepala Desa Kersik Putih. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.Dan sebagainya.
b. MUKRI, Jabatan Sekretaris Desa Kersik Putih. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
c. NYAMIRAN dan SUTAJAM jabatan Kepala Dusun I dan II  . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.
d. BASUKI, Jabatan Kaur Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
e. ULUNG JOKO.S, KAUR Pembangunan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
f. AHMAD SYAIFUL ANAM, Jabatan KAUR KESRA . Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
g. SUTAJAM. KAUR Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
h. WIDA EKOWATI. KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.

  1. Kegiatan Yang diterima
    Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.
    Semua kegiatan didesa mengacu Dasar hukum kegiatan tersebut diantaranya ;
    1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
    2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
    3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2004- 2014 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
    7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 10 ) ;

9.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 28).

10.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 54 ).

Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa .
Di Desa Kersik Putih pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

  1. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.
Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Kersik Putih adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.
Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa;serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
Pada akhir tahun Anggaran 2014, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat sebesar Rp 287,439,200.56 Dari Realisasi Pendapatan diatas, masih banyak pekerjaan Fisik yang belum dilaksanakan sehingga Realisasi kekurangan  / Pinjaman  dalam Anggaran untuk belanja desa mencapai Rp 63,686,010.44. Anggaran Desa hanya mampu membiayai anggaran sebesar Rp 287,439,200.56.
Hal ini disebabkan tidak tercapainya Anggaran dalam desa dari sektor Swadaya masyarakat dalam bentuk uang dan tenaga gotong royong. Serta Penurunan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten ( ADD ).

  1. Permasalahan dan Penyelesaian
    Sebagian pekerjaan didalam desa dalam pelaksanaanya masih banyak kekurangan – kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai, kadang permasalahan yang timbul adalah teknis pelaksanaannya.
    Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam APBDes sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih kekurangan pembiayaan- pembiayaan. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik walaupun dana yang dipergunakan kurang. Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan Pemerintah desa pinjam pada pihak ke Tiga dengan rencana pengemabalian pinjaman tersebut dengan Pendapatan Asli Desa yaitu Lelang tanah kas desa. Sedangkan dana ADD dilaksanakan sesuai Pos masing- masing.
  2. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
    1. Dasar Hukum
    Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaanya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaanya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.
    Dasar hukum kegiatan tersebut diantaranya ;
    1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
    2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
    3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2004- 2014 (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
    7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 10 ) ;

9.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 28).

10.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 54 ).

  1. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
    Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
    Dalam pelaksanaanya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
    Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa .
    Di Desa Kersik Putih pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.
  2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Kersik Putih adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa.
Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
f. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
g. menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa;serta Koordinator pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
Pada akhir tahun Anggaran 2014, sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan  tercatat sebesar Rp 287,439,200.56
Dari Realisasi Pendapatan diatas, masih banyak pekerjaan Fisik yang belum dilaksanakan sehingga Realisasi kekurangan dalam Anggaran untuk belanja desa mencapai Rp 63,686,010.44  Anggaran Desa hanya mampu membiayai anggaran sebesar Rp 287,439,200.56 Hal ini disebabkan tidak tercapainya Anggaran dalam desa dari sektor Swadaya masyarakat dalam bentuk uang dan tenaga gotong royong. Serta Bantuan Pemerintah Kabupaten / ADD mengalami Pengurangan.

  1. Sarana dan Prasarana
    Dalam Pelaksanaan Anggaran diatas kegiatasan sarana dan prasarana yang dalam pelaksanaaanya kurang adalah pelaksanaan partisipasi gotong royong. Hal ini tidak terlasana karena pada saat tersebut jangkauan tempat pelaksanaan kegiatan ke lokasi jauh, harga matrial tidak stabil pendapatan masyarakat berkurang.
    Untuk melanjutkan kegiatan tersebut, rencana pelaksanaannya bersambung pada tahun berikutnya.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINYA

  1. KERJASAMA ANTAR DESA
    1. Kebijakan dan Kegiatan
    Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertuang dalam APBDes disebutkan bahwa semua pelaksanaan pembangunan baik fisik dan non fisik dituangkan tersendiri ke dalam RPJMDes.
    Pelaksanaan RPJMDes mengacu pada APBDes yang ditetapkan setiap tahunnya.
    Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, di Kecamatan dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang tujuanya akan melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Namun ditahun 2014 pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum dilaksanakan karena belum ada sustu kegiatan yang pelaksanaanya dengan desa lain. Kebijakan dalam pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan musyawarah bersama Instansi yang berkepentingan.
    Dasar Hukum
    1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pedoman tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
    3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
    4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);                                                                                           6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 10 ) ;

 

  1. Realisasi Kegiatan
    Dalam kegiatan kerjasama antar desa sebetulnya banyak sekali kegiatan yang telah direncanakan. Namun hal tersebut saat ini belum terlaksana. Karena pelaksanaan APBDesa belum semuanya terlaksana Untuk jenis pekerjaan tertentu akan diberi nama kegiatan sesuai dengan jenis dan macam kerjasamanya diantara desa yang bersangkutan. Pelaksanaan Kerjasama antar desa rencananya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jenis kerjasamanya. Dari Desa Kersik Putih sendiri telah dibuat Tim khusus dalam pelaksanaan kerjasama antar desa kalau ada kegiatannya. Tim Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk dengan Keputusan Desa akan di fungsikan apabila ada kegiatan kerjasama antar desa. Tim ini terdiri dari Perangkat desa, BPD, LPMD, Tokoh perempuan dan tokoh Masyarakat terkemuka.
  2. Data Perangkat Desa
    a. WARIMAN, Jabatan kepala Desa Kersik Putih. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.Dan sebagainya.
    b. MUKRI, Jabatan Sekretaris Desa Kersik Putih. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
    c. NYAMIRAN dan SUTAJAM jabatan Kepala Dusun I dan II . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.
    d. BASUKI, Jabatan Kaur Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
    e. ULUNG JOKO.S, KAUR Pembangunan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
    f. AHMAD SYAIFUL ANAM, Jabatan KAUR KESRA . Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
    g. SUTAJAM. KAUR Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
    h. WIDA EKOWATI. KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.
  3. Permasalahan dan Penyelesaian
    Setiap permasalah yang timbul dalam penyelesainya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga yang melibatkan beberapa instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan pekerjaan dalam desa seluruhnya belum selesai.
  4. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KE TIGA
    1.Mitra Yang diajak Kerjasama.
    Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa bagi desa yang telah melaksanakan, kendala teknis maupun pembiayaan sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik.
    Namun pekerjaan tersebut dapat di laksanakan sesuai rencana. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan dari desa dalam proses pendanaan masih bekerjasama dengan toko Matrial untuk jenis pekerjaan Pembangunan.
    Kemudian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan non fisik sebagai contoh penyuluhan hukum, penyuluhan pertanian, penyuluhan kesehatan dan lainya pihak desa mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi tertentu sesuai dengan bidang informasi yang akan dilaksanakan kegiatanya. Dari pihak desa mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
  5. Pelaksanaan Kegiatan
    Dalam melaksanakan kerjasama antar desa, untuk tugas yang diberikan kepada perangkat desa atupun masyarakat desa, dari desa membentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masin. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan suatu kerjasama dana maupun anggaran diambil dari dana desa maupun dana lainya yang sah. Besaran dana tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan .
    Kerjasama Antar desa memerlukan pemikiran waktu yang panjang, karena semua perencanaanya melalui beberapa tahapan dan persetujuan khususnya dari masyarakat. Karena dalam penentuan pendapat serta persetujuan sering ada permasalahan maupun kendala. Untung ruginya juga diperhitungkan dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Untuk kerjasama di tingkat kecamatan difasilitasi oleh pihak Kecamatan.
    Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa saat ini belum ditentukan karena belum ada pelaksanaan kerjasama antar desa. Waktu ataupun jangka waktu pelaksanaan disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan bersama. Kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain akan menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Bahwa suatu desa membutuhkan kepentingan tertentu dengan desa lain. Hal ini sesuai dengan program PNPM-MD yang sedang dilaksanakan saat ini. Terkadang dalam desa sendiri permasalahan juga ada. Namun dengan adanya kerjasama bersama pihak lain maka permasalahan tersebut berkurang.
  6. Permasalahan dan penyelesaian
    Dalam suatu kerjasama permasalahan yang timbul biasanya karena kurang sepemahaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Lokasi dan tempat juga bisa menjadi permasalahan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka pihak yang akan diajak kerjasama supaya diadakan sosialisasi kepada masing- masing wilayah sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan yang timbul di tulis dalam Berita Acara dan dimasukan ke dalam agenda kegiatan dimasing- masing kelompok yang akan mengadakan kerjasama. Kemudian dari instansi terkait diikutkan untuk memfasilitasi kejadian- kejadian tersebut.
  7. BATAS DESA
    1. Kebijakan dan Kegiatan
    Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang- undangan yang berlaku. Berikut disampaikan Batas- batas desa Kersik Putih ;
    a. Batas desa sebelah Utara : Desa Suwaloh
    b. Batas desa sebelah Timur : Desa Bulu
    c. batas desa sebelah Selatan    : Desa Mayangkawis dan desa Sidobandung
    d. Batas desa sebelah Barat       : Desa Ngadiluhur dan Desa Kabunan.

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perbatasan desa diantara beberapa desa yang berkepentingan diadakan sosialisasi.

  1. Pelaksana Kegiatan
    Untuk tugas yang pembantuan dalam mengantisipasi permasalahan batas desa, pihakPemerintah Desa memberikan tugas kepada perangkat desa dan dibantu masyarakat desa setempat yang berkepentingan dengan hal tersebut, di desa di bentuk tim untuk melaksanakan suatu kegiatan baik yang dikerja samakan maupun yang bekerja didalam desa. Tim – tim tersebut bekerjasama dengan instansi yang terkait dalam bidangnya masing- masin. Tim desa terdiri dari Perangkat desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, BPD, LPMD dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Untuk menguatkan Tim tersebut Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim tersebut.
  2. Permasalahan dan Penyelesaian
    Dalam mengantisipasi permasalahan maupun sengketa batas desa yang dilakukan masyarakat, pihak desa selalu berkoordinasi dengan masyarakatnya. Dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Desa Kersik Putih mengadakan Koordinasi dengan Desa yang berbatasan langsung dengan Tanah Desa Kersik Putih, Jika terjadi permasalahan diadakan musyawarah mufakat.
  3. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
    1. Bencana yang terjadi dan penanggulanganya
    Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, ( selama ini berupa Banjir Bandang ) Dalam keadaan darurat koordinasi dengan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.
  4. Status Bencana
    Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Kersik Putih telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ). Tim tersebut bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh pihak Tim Desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan bencana di Kabupaten Tanah Bumbu. Penanganan bencana tersebut melihat Status Bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.
  5. Sumber dan Jumlah Anggaran
    Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya, Di Desa Kersik Putih Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDesa tetapi belum dianggarkan . Namun apabila terjadi bencana Pemerintah Desa akan Mencairkan karena keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa. Dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten.
  6. Antisipasi Desa
    Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam FKDM desa Kersik Putih menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan sederhana lainya. Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainya kepada FKDM atau Aparat Desa setempat. Dan dilaporkan kepada Instansi terkait dan yang berkepentingan.
    Kelembagaan di Desa Kersik Putih dalam kaitanya dengan tugas penanganan bencana alam dibentuk dengan Keputusan Desa. Berikut dilaporkan data petugas Tim pelaksana Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ):
    1. Dewan Penasehat
    KETUA                          : WARIMAN
    Sekretaris                      : MUKRI
    Anggota                        : SUTAJAM
    ULUNG JOKO.S
    BASUKI
    AHMAD SYAIFUL ANAM
    NYAMIRAN
    WIDA EKOWATI
  7. PENGURUS
    KETUA : SUNJANI
    Sekretaris                      : YUSUF
    Anggota                        : TONI MUSTOFA
    PUJIONO
    YAHYUDI ARAFAT,S.Pd
    NYARWI
    M.ANAS
    MARWAN
    JUHARI
    SUKADI
    WARDI
    TOLIB
    IMAM SOFI’’I
    NYOTO MAHENDRO

HERI SUSANTO
PURNOMO
SUMMIRAT

Konsumsi : Kasi Kesra dibantu Kadus.
Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa, dan pihak desa selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan Batulicin.

  1. Potensi bencana yang terjadi
    Geografis desa Kersik Putih keadaan pertanahanya datar, potensi bencana yang terjadi adalah Banjir Bandang, angin Ribut, kekeringan dimusim kemarau.
  2. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
    1. Gangguan Yang terjadi
    Dalam melaksanakan ketertiban umum, di desa Kersik Putih dibentuk Forum Komunikasi Polisi Masyarakat ( FKPM ). Untuk tahun 2014 gangguan keamanan yang disebabkan oleh pencurian tidak ada. Kerukunan masyarakat terjaga walaupun imbas program bantuan kepada masyarakat terjadi kecemburuan sosial, namun hal tersebut dapat diatasi dan diadakan pembinaan dan pemahaman tentang program bantuan dari pemerintah yang ditujukan kepada warga miskin desa .
  3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
    Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Kersik Putih membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik perselisihan warga maupun kejadian lainya. Tim tersebut terdiri dari Linmas, FKPM dan unsur perangkat Desa Kersik Putih. Dalam penanganan permasalahan disetiap palaksanaanya dibuat Berita Acara dan dilaporkan ke Muspika Kecamatan Batulicin.
  4. Data Perangkat desa
    Data Perangkat Desa
    a. WARIMAN, Jabatan kepala Desa Kersik Putih. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenanganya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.Dan sebagainya.
    b. MUKRI, Jabatan Sekretaris Desa Kersik Putih. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
    c. NYAMIRAN dan SUTAJAM jabatan Kepala Dusun I dan II . Sebagian tugas dan wewenangnya adalah sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan Lain sebagainya.
    d. BASUKI, Jabatan Kaur Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
    e. ULUNG JOKO.S, KAUR Pembangunan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
    f. AHMAD SYAIFUL ANAM, Jabatan KAUR KESRA . Sebagian tugasnya adalah mengumpulkan, mengolah, meng Evaluasi dan pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
    g. SUTAJAM. KAUR Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat- rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.
    h. WIDA EKOWATI. KAUR Keuangan. Sebagian dan tugasnya adalah melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah. Dan lain sebagainya.
  5. Sumber dan Jumlah Anggaran
    Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa tidak dicantumkan. Tetapi untuk kegiatan sosialisai Ketertiban Umum dicantumkan, Mengingat permasalahan tersebut sifatnya lokal maka Pemerintah desa hanya membantu seadanya dalam penyediaan Anggaran Dana untuk program tersebut. Anggaran tersebut mengikuti dengan melihat kejadian yang ada.
  6. Penanggulangan dan Kendalanya
    Penanggulangan ketertiban umum sering kali mendapat hambatan, disini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses mendamaikan perselisihan warga sering kali pihak Pelaksana mendapat kecaman maupun yang lainya. Namun dalam hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi tim tersebut.
    Kendala yang ada biasanya dalam teknis menyelesaikan sengketa warga. Karena keterbatasan Tim pelaksana dan apabila terjadi permasalahan yang serius koordinasi dengan pihak Muspika Kecamatan.
  7. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
    Dalam menyelenggarakan Ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Kersik Putih selalu berkoordinasi dengan Muspika Kecamatan Batulicin. Terutama untuk Babinsa dan Babinkamtibmas.

 

Kersik Putih, 1 April 2010

KEPALA DESA KERSIK PUTIH

 

 

 

WARIMAN

 

 

SEJARAH DESA KERSIK PUTIH

Berdirinya Desa Kersik Putih bermula dari sebuah Kerajaan Batulicin dimana Pusat Pemerintahan dan terletak di Batulicin. Karena wilayahnya sangat luas kemudian pada tahun 1922 dilakukan pemekaran Wilayah menjadi 2 Kampung Batulicin dan Kampung Segumbang.
Dan Pada Tahun 1914 Kampung Segumbang Dimekarkan lagi menjadi 2 Kampung yaitu Kampung Segumbang dan Kampung Kersik Putih sehingga Jumlah Kampung pada saat itu dalam Kecamatan Batulicin hanya 4 Kampung yaitu Batulicin, Kusambi, Segumbang dan Kersik Putih.
Oleh karna wilayah Kampung Batulicin dan Kampung Segumbang pada beberapa tahun berjalan masih sangat luas dan roda Pemerintahan dan Pelayanan Publik perlu ditingkatkan sehingga masih dianggap layak untuk dimekarkan, maka selanjutnya diadakan pemekaran Desa dan Desa Segumbang melahirkan Desa Pondok Butun dan Desa Batulicin melahirkan Desa Pulau Sewangi.
Nama-nama Kepala Kampung yang saat ini berubah sebutan menjadi Kepala Desa yang pernah menjabat atau menjadi Kepala Desa Kersik Putih antara lain sejak di Mekarkan menjadi Desa yang Otonom mulai dari yang Pertama kali sampai dengan saat ini antara sebagai berikut :

 

hp /** * The template for displaying the footer. * * Contains the closing of the #content div and all content after * * @package ThemeGrill * @subpackage ColorNews * @since ColorNews 1.0 */ ?>